Mimbar-Rakyat.com (Kuningan) – Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kuningan, menggelar workshop Pengarusutamaan Gender (PUG) bagi perempuan dalam profesi politik, Senin, di Dede Kaka Resto.
Workshop tersebut dihadiri oleh lima anggota legislatif perempuan di Kuningan, yakni Saw Tresna (Fraksi Golkar), Etik (F-PKS), Sri Laelasari (F-Gerindra), Ikah (F-Demokrat), Odah (F-Golkar), serta anggota partai politik. Dengan narasumber demisioner Ketua KPU Kuningan Hj. Heni Susilawati S.Sos, M.Si.
Kadis DPPKBP3A Trisman Supriatna, S Pd., ini M. Pd melalui Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas (PPA) Any Saptarini mengatakan, kegiatan tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan peran perempuan dalam kancah poltik, perlu diadakannya workshop pangarusutan.
“Karena perempuan memiliki kepekaan lebih tinggi, bila aktivisnya perempuan dan legislatifnya perempuan, maka kebijakannya pun lebih peka terhadap kebutuhan spesifik masyarakat. “Karena selama ini kebijakan yang ada lebih ke kebijakan umum, tidak secara spesifik untuk gender,”jelasnya.
Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kuningan Saw Tresna Septiani, mengatakan, kebebasan ruang gerak perempuan di ranah publik apalagi politik sejatinya merupakan kebebasan semu.
“Perempuan seakan-akan telah memiliki ‘pagar’ yang tidak boleh dilanggar atas kodratnya sebagai perempuan. Mereka dikondisikan patuh atas ini pembatasan itu dan menerimanya sebagai sebuah kebenaran. Konstruksi sosial masyarakat memberikan cara pandang yang berbeda terhadap sosok perempuan,” ungkapnya.
Menurutnya, konsep pemaknaan perempuan yang diwacanakan terus-menerus di dalam kehidupan sosial masyarakat itulah memunculkan alasan mengapa perempuan tidak pantas memasuki dunia politik dalam perkembangan peradaban manusia.
“Rasionalitas modern berusaha membawa masyarakat menuju abad pencerahan dimana manusia mampu melepaskan mitos dan berpijak pada logos menuju emansipasi pengetahuan,” paparnya.
Perkembangan pola berpikir manusia, sambungnya, telah mengubah pandangan tentang perempuan yang semula perempuan hanya mengurus ranah domestik kini mulai berkembang ke ranah publik, terutama dalam berpolitik.
“Saat ini jumlah perempuan di parlemen, Indonesia menduduki rangking 105 persen, yang menduduki jabatan sebagai mentri di rangking ke 67 persen,” papar Hj Heni Susilawati yang merupakan narasumber workshop PUG.
Ubah dunia perempuan
Heni mengatakan perempuan harus masuk ke dalam partai politik, karena perlu untuk merubah dunia perempuan. Sebab yang bisa menentukan perempuan adalah perempuan.
“Bila perempuan masuk dalam dunia politik, pastikan dunia lebih baik, untuk perempuan,” jelas Heni yang merupakan demisioner Ketua KPU Kuningan.
Selanjutnya Heni mengungkapkan hambatan perempuan dalam politik sering dijumpai seperti adanya ketentuan 30 persen pencalonan perempuan dalam daftar calon diposisikan sebagai formalitas untuk memenuhi dianggap syarat administrasi.
“Selain itu perempuan masih ditempatkan pada nomor urut calon yang tidak jadi yaitu (3,6,dst),”papar Heni yang juga dosen Uniku di Fakultas Ekonomi.
Sedangkan hambatan, sambungnya , di bidang sosial, seringkali perempuan terbentur dengan struktur patriakis yang masih menempatkan perempuan dalam aspek domestik rumah tangga.
“Selain itu ada hambatan langsung yang ada dalam diri sendiri, yaitu kurang kepercayaan perempuan terhadap sistem politik, kurangnya perempuan yang aktif sebagai kader politik,dan masih banyak yang lainnya,” jelas Heni. (dien / arl)
